Pengertian Otoritarianisme – Organisasi sosial melalui transfer kekuasaan. Ini berbeda terhadap demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintahan otoriter ialah pemerintahan di mana kekuatan politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Otoriter akan bergantung pada kekuasaan sebagai referensi seumur hidup. Ia akan menggunakan otoritas sebagai dasar untuk berpikir. Saat berhadapan dengan orang lain dan saat merespons masalah. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Pengertian Otoritarianisme. Untuk ulasan selengkapnya, yuukk… Simak sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan Otoritarianisme ?Ciri – Ciri Negara Otoriter dan Contohnya1. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia2. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama3. Organisasi Baru Selalu Dicurigai4. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin5. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur6. Kritik Terhadap Otoritarianisme Apa yang dimaksud dengan Otoritarianisme ? Pengertian Otoritarianisme merupakan adanya suatu bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan transfer kekuasaan. Ini yakni telah berbeda terhadap demokrasi dan individualisme. Dalam politik, pemerintahan otoriter ialah adanya pemerintah di mana kekuatan p[ada bidang politik terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Otoritarianisme yakni biasanya disebut dengan politik otoriter. Ini adalah bentuk pemerintahan yang ditandai dengan penekanan pada kekuasaan hanya terdapat negara atau individu tersebut, terlepas dari tingkat kebebasan individu. Otoritarianisme berbeda dari totaliterisme dalam sebuah lembaga ekonomi dan sosial yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Sistem tersebut yakni biasanya bertentangan dengan demokrasi, sampai sebuah kekuasaan pemerintah tersebut yakni pada umumnya dicapai dengan tanpa melalui sistem pemilihan yang demokratis. Ciri – Ciri Negara Otoriter dan Contohnya Terdapat berbagai ciri-ciri dalam negara otoriter beserta contoh, diantaranya ialah sebagai berikut 1. Tidak Dihargainya HAM Hak Asasi Manusia Dengan lamanya terhadap suatu masa pemerintahan, dapat dipastikan bahwa hak-hak warganya akan secara bertahap dirusak. Dalam jangka panjang, hak-hak terhadap masyarakat, yang sebenarnya mudah untuk diperoleh, menjadi semakin sulit karena banyaknya dalam suatu pembatasan yang sudah ada. Hasilnya ialah adanya protes atau demonstrasi oleh masyarakat, yang kemudian menjadi penyebab vertikal pelanggaran HAM. Kemudian penyebab konflik horizontal antara oposisi dan pembela pemerintah. 2. Pemimpin Menjabat Dalam Waktu yang Lama Negara otoriter menunjukkan bahwa pemerintahannya cukup panjang. Dengan demikian, para pemimpin negara disebut diktator. Misalnya, terdapat beberapa pemimpin negara, yaitu Moammer Kadafi dan juga kasus besar yang berada di masa pemerintahan yakni Bashar Al Ashad. Dan itu sebenarnya yakni telah memicu adanya suatu penyebab perang Amerika dengan Suriah, karena pemerintah Bashar Al Ashad sama sekali tidak kooperatif dalam kemajuan dan pertimbangannya. 3. Organisasi Baru Selalu Dicurigai Negara otoriter berikutnya dicurigai sebagai organisasi baru. Para pemimpin otoriter selalu takut dengan organisasi-organisasi ini. Akan tetapi itu diyakini revolusi atau pemberontak negara. Karena itu, biasanya ada aturan yang mencegah pembentukan suatu organisasi di suatu negara karena hal ini dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan oposisi lain, walaupun organisasi tersebut sebenarnya tidak terkait dengan politik. Ini terjadi pada Korea Utara. Kim melarang seluruh komunitas untuk mendirikan organisasi terhadap suatu komunitas. 4. Kekuasan Tertinggi Berada di Tangan Pemimpin Nama dalam sebuah pemerintahan otoriter yakni tentu saja adanya seorang pemimpin yang akan mengendalikan dan mengatur terhadap pemerintahan tersebut. 5. Tidak Adanya Pemerataan Infrastruktur Pemerintah yakni hanya fokus terhadap pusat, jadi tentu saja daerah yang berbeda, terutama yang terletak di daerah terpencil, mengalami kemunduran dalam infrastruktur. Mungkin ini juga memicu beberapa konflik lokal, misalnya konflik Poso dan konflik Ambon. 6. Kritik Terhadap Otoritarianisme Kekuasaan adalah adanya sebuah faktor penting terhadap suatu kehidupan. Dengan penggunaan energi yang tepat dan baik, banyak hal dapat dicapai dan dapat berbagai keberhasilan dapat dicapai. Kesalahan otoritarianisme dan para pengikutnya adalah melihat kekuasaan bukan sebagai sarana tetapi dalam tujuan tersebut. Karena itu sangat begitu penting bagi mereka dengan bagaimana kekuatan bekerja, digunakan, dan dimanifestasikan. Apa yang harus dicapai, bagaimana itu dicapai dan nasib orang-orang yang terlibat terhadap mencapainya tidak penting. Baca Juga Demikian pembahasan kali ini, yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Pengertian Otoritarianisme. Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermafaat bagi Anda semuanya.

- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqodas, meringkus situasi Indonesia sepanjang periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai berikut "Otoritarianisme gaya baru atau neoauthoritarianism."Dalam sebuah diskusi daring, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu memberikan contoh bagaimana demokrasi mundur di era Jokowi. Salah satunya soal penempatan banyak polisi ke dalam instansi-instansi pemerintahan. "TNI berhasil dibersihkan dari dwifungsi, sekarang multifungsi dilakukan oleh Polri." Beberapa lembaga negara yang dipimpin perwira polisi, baik yang masih aktif atau sudah pensiun dini, di antaranya KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Urusan Logistik, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga Kementerian Dalam Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, lembaga yang rutin mengeluarkan kajian sosial sejak Orde Baru, mengatakan setidaknya ada empat indikator sebuah negara atau sistem pemerintah bisa disebut otoriter. Indikator-indikator itu diambil dari buku terbaru Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, How Democracies Dies, yang terbit 2018 lalu. Ironisnya, Indonesia sudah memenuhi keempat indikator itu, kata Wijayanto. Indikator pertama adalah adanya penolakan atau setidaknya memiliki komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kata Wijayanto, hal tersebut terlihat ketika Jokowi menginstruksikan kepala daerah hingga tentara untuk mengampanyekan kebijakan pemerintah dan meminta mereka menangkal banyak kabar palsu terkait dirinya sebelum Pilpres lain adalah ada upaya memobilisasi kepala daerah hingga Polri untuk mendukung petahana. "Kombinasi antara mobilisasi pejabat sipil dan aparat militer atau penegak hukum adalah tipikal bagaimana seorang incumbent maju untuk kembali terpilih," kata Wijayanto kepada reporter Tirto, Selasa 16/6/2020. Contoh lain terjadi pada Desember 2019. Ketika itu muncul wacana dari parpol pendukung Jokowi mengenai amandemen UUD yang memungkinkan presiden menjabat tiga periode. Saat itu Jokowi hanya marah tanpa melakukan hal-hal lebih kedua adalah pemberangusan oposisi. Dalam konteks ini, Wijayanto mengatakan Jokowi melakukan itu pertama-tama dengan memberikan Gerindra-partai oposisi utama dalam Pilpres 2019-dua kursi menteri. Akibatnya oposisi lain, yaitu Demokrat, PAN, dan PKS jadi tak punya taji di legislatif. Suara mereka timpang dibanding koalisi partai pendukung pemerintah. Manuver ini semakin kentara ketika partai koalisi pemerintah merevisi UU MD3 dan menambah kursi pimpinan MPR. Dampaknya, lebih banyak partai berkesempatan mendapat jatah kursi, merapat ke kekuasaan, dan tak lagi jadi selanjutnya relatif lebih berdampak langsung ke sipil memberi toleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan aparat ke warga. Hal ini juga terjadi di era Jokowi, kata Wijayanto, contohnya kasus gerakan Reformasi Dikorupsi pada September 2019. LBH Jakarta menyebut pendekatan polisi saat menangani aksi massa saat itu "adalah pendekatan represif, kekerasan."Contoh lain selain yang disebut Wijayanto adalah aksi berujung kerusuhan pada 21-23 Mei. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan ada 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut, empat di antaranya masih anak-anak di bawah 18 tahun. Delapan orang tewas karena tertembak peluru tajam. Latar belakang inilah yang kemudian membuat Kontras dan YLBHI sama-sama menilai kekerasan oleh aparat makin menjadi-jadi di era Jokowi. Mereka pun mendesak pemerintah untuk segera mereformasi Polri terakhir juga berdampak luas ke warga sipil, yaitu kesediaan penguasa untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk media. Menurut Wijayanto, beberapa ukuran kebebasan sipil yang dikekang dan dilanggar di era Jokowi adalah pelarangan dan razia buku, pembubaran dan teror terhadap diskusi kritis, membubarkan paksa dan penangkap peserta demonstrasi isu Papua, hingga peretasan dan penyadapan para aktivis pro demokrasi."Terjadi kesepakatan di antara setidaknya selusin ilmuwan politik dari dalam dan luar negeri bahwa Indonesia sedang mengalami proses kemunduran demokrasi yang dirumuskan dalam berbagai istilah, dari mulai kemunduran regression, decline, back sliding hingga putar balik ke arah otoritarianisme authoritarian turn dan otoritarianisme baru neoauthoritarianism," tersebut terjadi secara perlahan sejak 2016 dan terus berlanjut dalam gradasi yang lebih serius setelah Pemilu 2019, ditandai dengan contoh-contoh yang tadi sudah disebut dari mulai diabaikannya aturan main demokratis hingga hilangnya oposisi di parlemen. Jika itu masih kurang, Wijayanto menambahkan sejak dua tahun terakhir rezim Jokowi sangat mudah mengintervensi benteng kebebasan akademik kampus. Salah satu bentuk intervensinya adalah arahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kementerian ini sekarang dilebur agar rektor mengimbau para mahasiswa dan dosen tidak turun ke jalan. "Tergerusnya kebebasan akademik hari-hari ini," simpul Wijayanto, "merupakan penanda kemunduran demokrasi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi politik 1998 dan putar balik ke arah otoritarianisme." "Tidak Mudah Berlaku Otoriter" Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Donny Gahral Adian mengatakan "pasca reformasi, siapa pun [presiden] termasuk Jokowi tidak mudah berlaku otoriter." "Sulit presiden berlaku otoritarian karena [kerja] diawasi DPR, LSM, ormas. Jadi pengawasnya banyak," katanya, Senin 15/6/2020. Meski demikian, ia menegaskan Jokowi percaya bahwa hak-hak sipil politik "mensyaratkan hak-hak ekonomi-sosial-budaya" seperti "pendidikan, kemakmuran, melalui berbagai skema bantuan sosial." Donny bilang, "Pak Jokowi tetap berkomitmen untuk menegakkan HAM, menghormati hak-hak dasar, menghormati kebebasan-kebebasan dasar warga terutama kebebasan hak-hak sosial ekonomi. Dengan kata lain, menurut Donny, pemerintahan Jokowi lebih memprioritaskan hak ekosob ketimbang sipol. Pemenuhan hak ekosob jadi prasyarat alias pondasi bagi pemenuhan hak sipol. Pernyataan ini tidak menjawab pokok masalah karena kecenderungan otoriter sebagaimana yang diungkapkan Busyro dan dielaborasi lebih jauh oleh Wijayanto ada di ranah sipil-politik. Ini terkait bagaimana orang-orang biasa berani mengkritik pemerintahnya sendiri tanpa takut dikriminalisasi, bukan apakah perut dan kebutuhan dapur masyarakat dipenuhi pemerintah. Kritik serupa sempat dilayangkan aktivis HAM Haris Azhar saat mengomentari debat Pilpres 2019. Ketika itu Haris bilang Jokowi hanya fokus membahas isu ekosob dan terang-terangan meninggalkan hak sipol."Hak sipil dan politik dan ekososbud itu tidak bisa dipisahkan, harus dipenuhi dalam satu kesatuan," katanya saat itu. - Politik Reporter Haris PrabowoPenulis Haris PrabowoEditor Rio Apinino

17 Suatu negara dapat disebut negara demokratis jika hal-hal berikut terjadi dalam pemerintahan, kecuali. a. tidak ada distribusi pendapatan yang adil b. orang-orang memiliki persamaan di depan hukum c. orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan d. orang mendapatkan penghasilan yang layak

Otoritarianismebiasanya disebut sebagai politik otoriter. Ini adalah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh penekanan pada kekuasaan hanya pada negara atau orang tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu. Otoritarianisme berbeda dari totaliterisme dalam lembaga sosial dan ekonomi yang tidak berada di bawah kendali pemerintah.

Jadi suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara tersebut merata, standar hidupnya relatif tinggi dan teknologi yang digunakan berstandar canggih. banyak masyarakat Singapura yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang otoriter. Gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang cenderung suka ‘mendorong . 43 329 124 172 89 280 182 1

sebuah negara disebut otoriter jika